Dugaan Tangkap Lepas Pengguna Narkoba Rp143 Juta Mencuat, Publik Pertanyakan Transparansi Polda Jatim

JAWAPOSNUSANTARA.COM || Surabaya – Transparansi penanganan perkara kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada informasi yang berkembang terkait penangkapan seorang perempuan berinisial DA di wilayah Kebondalem, Banyuwangi, pada 7 April 2026, yang disebut-sebut dilakukan oleh Subdit 3 Unit 3 Ditresnarkoba Polda Jawa Timur.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, sempat beredar dugaan adanya permintaan nominal sebesar Rp300 juta yang dikaitkan dengan upaya penyelesaian perkara tersebut. Nominal tersebut kemudian disebut turun menjadi Rp200 juta hingga akhirnya berada pada angka Rp143 juta.

Sumber yang mengetahui perkara tersebut menyebut, angka Rp143 juta tersebut merupakan batas maksimal kemampuan pihak terkait atau sudah dalam kondisi "habis-habisan". Namun demikian, informasi tersebut hingga kini belum memperoleh konfirmasi maupun penjelasan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan.

Minimnya informasi yang disampaikan kepada publik memunculkan berbagai spekulasi. Masyarakat pun mempertanyakan sejauh mana transparansi dalam penanganan perkara tersebut, termasuk kejelasan status hukum pihak yang diamankan serta kebenaran informasi mengenai dugaan nominal uang yang beredar luas.

Dalam perkara ini juga beredar informasi mengenai keterlibatan seorang pendamping hukum bernama Budi. Namun hingga kini belum terdapat penjelasan resmi mengenai posisi maupun keterkaitannya dalam proses penanganan perkara tersebut.

Pengamat sosial menilai keterbukaan informasi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Sebab, setiap informasi yang dibiarkan tanpa klarifikasi berpotensi melahirkan persepsi negatif dan menggerus kepercayaan masyarakat.

Media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Ditresnarkoba Polda Jawa Timur guna memperoleh penjelasan resmi terkait informasi yang berkembang. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima redaksi.

Publik kini menunggu jawaban. Bukan sekadar bantahan atau pembenaran, melainkan penjelasan yang terang, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab dalam negara hukum, transparansi bukanlah pilihan, melainkan bagian dari kewajiban moral dan institusional untuk memastikan keadilan berjalan tanpa menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Ditresnarkoba Polda Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab dan hak klarifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Tim/Red)